Otonomi Desa: Konsep Teoritis dan Legal

Abstract

Conception and legislation of village administration and their application in New Order era, in which it was authoritarian, had some negative effects on villages in Indonesia. As reform advanced, legislation of village administration was changed and transformed time after time based on new conception of local administration autonomy including village administration. The renewal was led to new development of village community and its administration, but there were some weakness and obstacles conceptually, legally and practically.

Konsepsi, undang undang desa dan penerapannya pada masa Orde Baru yang berwatak otoritarianisme, sangat mempengaruhi struktur pemerintahan sampai tingkat desa. Pengaruh ini lebih banyak besifat negatif atas keberadaan desa. Sejak masa reformasi, undang undang desa diganti berturut-turut dengan pembaharuan konsepsi tentang otonomi daerah yang mencakup otonomi pemerintahan desa. Pembaharuan konsepsi dan undang-undang ini sudah menunjukkan perkembangan baru (reformis) dari eksistensi masyarakat desa, namun ia tentu saja masih mempunyai sejumlah kekurangan dan kendala, secara konseptual, legal dan penerapan.