Privatisasi BUMN dan Reorientasi Peran Negara di Sektor Bisnis Orde Baru

Studi Komparasi Tiga Masa Pemerintahan

Abstract

This research describes dynamic of inter actors relation during process of privatization of Indonesia’s state owned enterprises in the post New Order era. Privatization means govenment policy aimed at enabling private sector to take over state owned enterprises. Privatizations can also be defined as a set of stage taken to minimize the role of government in order to step up the role of private sector in economics and assets ownership. Privatization as an economical policy doesn’t exist in “empty room”. Privatization policy must be viewed a product of political process. So, the success or failure of this policy is highly influenced by political context. In case of Indonesia, privatization policy did’nt succeed to achieve the goals because of many political constrain happened during the implementation.

Penelitian ini menggambarkan dinamika hubungan antar actor selama proses privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia pada era pasca rezim Orde Baru. Privatisasi bermakna kebijakan pemerintah yang dimaksudkan agar sektor swasta mampu mengambil alih kepemilikan Badan Usaha Milik Negara. Privatisasi juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian langkah yang diambil untuk meminimalisasikan peran pemerintah demi meningkatkan peran sektor swasta dalam kehidupan ekonomi dan kepemilikan asset. Privatisasi sebagai suatu kebijakan ekonomi tidaklah berada di ruang hampa. Kebijaka privatisasi harus dilihat sebagai suatu produk dari proses politik. Oleh karena itu, kesuksesan atau kegagalan kebijakan ini amat dipengaruhi oleh faktor lingkungan politik. Dalam kasus Indonesia, privatisasi Badan Usaha Milik Negara pasca rezim Orde Baru tidak berjalan sukses disebabkan banyak hambatan politik selama proses implementasi kebijakan.